Rabu (4/5) Rombongan dari HIMA KP FIP UNY mengunjungi DPRD DIY untuk mengadakan audiensi yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa atas berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di DIY terutama terkait pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, dan relevansi pendidikan di DIY. Ipnu Wulandari, selaku ketua panitia dan Yohanes Bosco D. R Mawar selaku ketua HIMA Kebijakan Pendidikan UNY 2016 menyampaikan masalah-masalah terkait masalah pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, dan relevansi pendidikan di DIY. Acara ini diikuti sekitar 45 mahasiswa KP.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD DIY, H. Yoeke Indra AL, S.E. Wakil Ketua dari Komisi D DPRD DIY Ir. Atmaji,    Anggota dari Komisi D, H. Muhammad Zuhrif Hudaya, S.T, dan Sambudi S.T, perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) DIY, serta mahasiswa kebijakan pendidikan UNY yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendididikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (HIMA KP FIP UNY).

Melalui diskusi Yoeke menjelaskan bahwa beberapa indikator yang dapat dipakai untuk melihat pemerataan pendidikan di DIY. Namun lebih khusus melihat permasalahan terkait pemerataan pendidikan ini dari penyebaran pendidikan baik secara kuantitas (seperti penyebaran sekolah-sekolah) dan juga terkait kualitas pendidikan (seperti penyebaran kualitas sekolah yang ditinjau dari akreditasi masing-masing sekolah pada setiap wilayah).

Kemudian indikator untuk melihat kualitas pendidikan di DIY itu sendiri pun dapat ditinjau dari hasil Ujian Nasional (UN) DIY. Memang DIY boleh dikatakan sebagai provinsi yang memiliki peringkat integritas penyelenggaraan UN yang sangat baik. Namun jika ditinjau dari Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Tahun 2015, UN di DIY bukan merupakan hasil yang terbaik. Berdasarkan laporan konferensi pers 18 Mei 2015 mengenai Indeks Integritas dan Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Tahun 2015, DIY masih terbilang bukan menjadi yang terbaik atau bukan menempati urutan pertama dalam perolehan rata-rata nilai UN tahun 2015. Hal ini membuktikan, bahwa secara kualitatif, pendidikan di DIY masih kalah dengan beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tamparan tersendiri bagi DIY sebagai Kota Pendidikan, ungkap Yoeke lagi.

Lalu mengenai relevansi pendidikan, Jumlah pengangguran yang terdata di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta sepanjang 2014 lalu berkurang 3 persen. Dari 16.097 orang di tahun 2013 menjadi 13.137 orang. Sebagian besar merupakan pengangguran usia produktif dan terdidik. Pengangguran terdidik dapat dilihat dari status pencari kerja yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Jumlah pengangguran bisa terus bertambah seiring kelulusan sekolah atau perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Indonesia khususnya DIY belum mampu bersinergi dengan tuntutan pasar kerja. Walhasil sangat banyak pengangguran terdidik yang kita jumpai dalam kehidupan di DIY seperti yang diuraikan di atas, tambahnya lagi. (bos/ant)